Batasan lurus mengejar masyarakat ada dalam Taiwan

Penulis: Scott Simon, Universitas Ottawa

Pada puput 7 Mei, Mahkamah Konstitusi Taiwan memicu kata putus jeluk Interpretasi 803 perkara peraturan yg bersangkut paut serupa pencarian sama rakyat prinsip. Aktivis berserah tetapan itu hendak sebagai afair yura yg menunjuk ganal Kasus Mabo Australia, yg menjungkirkan ajaran tidak bertuan, maupun Kasus Delgamuukw Kanada, yg menjunjung jangkung sebutan Aborigin. Aktivis Pribumi Taiwan memalarkan Pengadilan mendapatkan membela Hukum Dasar Masyarakat Adat 2005, yg menjanjikan rezim seorang diri bersama independensi Pribumi, menggendong ingatan biologis usang, menyetujui pencarian mendapatkan jurusan pikiran maupun subsistensi bersama meluhurkan kesukaan rakyat prinsip perkara eksploitasi sumur tenaga.

Kasus ini berusul ala warsa 2013, tempo pemburu Bunun Tama Talum menconcong mengejar mendapatkan membaca tumor mendapatkan ibunya yg berumur 92 warsa, serupa menggandeng berbalik seekor serow bersama uni muntjac. Ditangkap bersama dihukum gara-gara kepemilikan senjata gelap bersama pencarian, dirinya dijatuhi vonis sel sewaktu tiga sebelah warsa. Bandingnya ala 2015 ditolak tapi terma itu ditangguhkan ala 2017 memburu penolakan mendunia bersama pribumi. Dengan patronasi berawal Yayasan Bantuan Hukum Taiwan, afair ini datang ke Mahkamah Konstitusi. Masalah ini memperlombakan kiprah hak-hak dabat borjuis berbasis perkotaan mengindahkan lumpenproletariat pedesaan.

MK titip api ala catur interogasi. Pertama, Undang-Undang Amunisi bersama Pisau Pengendali Senjata merancang bahwa rakyat prinsip yg memicu, mengangkut maupun menyandang senjata mengejar sonder pengesahan doang mampu dibebaskan berawal vonis misalnya mereka memerlukan senjata tumisan seorang diri. Apakah syarat ini cocok serupa basis kejelasan bersama proporsionalitas konstitusi?

Kedua, apakah Peraturan Mengenai Senjata perkara ‘senjata mengejar tumisan seorang diri’, layak terstandarisasi? Apakah menunjang benteng Konstitusi akan psike bersama badan anggota desa, dan Pasal-pasal Tambahan UUD, khususnya Pasal 10 yg merancang bahwa tindakan mengejar rakyat prinsip melahirkan lurus pikiran?

Ketiga, apakah ‘pikiran usang’ jeluk Undang-Undang Konservasi Satwa Liar terhitung pemakaian seorang diri yg bertemperamen nirlaba?

Keempat, Undang-Undang Konservasi Satwa Liar memastikan bahwa pencarian, penjagalan, maupun penerapan binatang anggara kudu mendapatkan pengesahan lebih-lebih silam berawal paksa yg berhak. Peraturan Masyarakat Adat yg Perlu Berburu, Menyembelih maupun Menggunakan Satwa Liar Berdasarkan Budaya bersama Ritual Tradisional memastikan hukum pembawaan pemakaian, dalam mana bagai bersama besaran binatang yg ditangkap kudu dilaporkan lebih-lebih silam. Apakah syarat ini menunjang basis proporsionalitas?

Untuk melengah paruh simpatisan hak-hak dabat bersama mengecelekan paruh perencana hak-hak rakyat prinsip, kata putus itu memberdayakan bentuk yura yg jinjing. Pengadilan mengutarakan bahwa peraturan senjata bara tiada menunjang rukun konstitusional perkara kejelasan bersama proporsionalitas tapi pengelompokan senjata tumisan seorang diri tiada layak. Pengadilan memegat bahwa pikiran usang terhitung pemakaian seorang diri tapi tiada menerima pencarian jenis yg rawan langis. Pengadilan serupa sebagai itu menggendong yura yg digunakan mendapatkan mengejami Tama Talum.

Pengadilan memegat bahwa syarat yg menggariskan pemburu mendapatkan menyebarkan lebih-lebih silam jenis bersama besaran dabat yg ditangkap tiada melesap upaya bersama tiada laur jeluk afair pencarian ‘tiada sederhana’ bersama memeram lurus pikiran Pribumi. Ketua kadi Hsu Tzong-li dikutip jeluk in Waktu New York, menerangkan bahwa ‘Konstitusi mengeklaim benteng lurus rakyat prinsip’ mendapatkan mengaktualkan pikiran mengejar mereka bersama benteng alam bersama ilmu lingkungan. Kedua taraf penting itu serupa pentingnya’.

Putusan ini mengutarakan dismilaritas sela-sela common law bersama civil law. Common law — digunakan dalam Inggris Raya, Australia bersama Kanada (melainkan Quebec) — didasarkan ala bersekolah perkara model. Karena model gres menyandang tenaga yura, kadi menempa yura mengalir melantas. Hukum teliti, yg digunakan dalam Taiwan bersama Eropa kontinental, dikodifikasi, bersama separuh gendut memeram tafsiran pidana akan yura yg jinjing.

Inilah sebabnya kok Mahkamah Konstitusi Taiwan berpusat ala aktivitas bersama syarat yura. Namun, terdedah bahwa kadi menetakkan mendapatkan tiada mengkritik UU Dasar Masyarakat Adat. Aktivis rakyat prinsip suah durasi menyangka bahwa UUD doang kecundang ala Konstitusi. Interpretasi 803 menyiratkan bahwa Undang-Undang Dasar yaitu sertifikat tekad, dalam dek peraturan parak.

Putusan itu mengutarakan batas-batas perangkuhan kesamarataan menerabas indigeneity yg bertumpu ala desa. Bahkan dalam negara-negara common law, desa menjurus mengeklaim yura prinsip doang sejauh manifestasi Pribumi tiada dianggap menggelikan maupun memberi anggit. Putusan Taiwan dianggap ‘pikiran’ – bersama diasumsikan lurus tunggal mendapatkan menunjuk batas-batas pikiran – sonder legalisasi jabatan yura prinsip. Putusan termaktub memperkirakan bahwa pidana mampu menjatah lurus selaku rata bersama meruak dalam sela-sela orang-orang, selaku ilmiah menyetimbangkan jurusan hak-hak dabat bersama hak-hak Pribumi, makin sonder mengingat persiapan ketatanegaraan bersama ketidaksetaraan kemasyarakatan yg kelihatan berawal penjajahan penduduk sewaktu beratus-ratus tahun.

Taiwan yaitu lengah uni desa menyesatkan toleran jeluk hak-hak Pribumi. Pada warsa 2016, Presiden Tsai Ing-wen yg gres terseleksi memicu suruhan ampun formal untuk rakyat prinsip sewaktu catur kala kolonialisme penduduk. Dia mencacakkan Komite Keadilan Sejarah bersama Keadilan Transisi Adat. Taiwan pun menyandang organisasi pencarian prinsip yg kreatif mendapatkan menyumbang pidana domestik mahir yura prinsip. Presiden Tsai beraksi jeluk gendongan sudi mendapatkan hak-hak Pribumi tempo dirinya memaafkan Tama Talum ala 20 Mei. Tetapi, ganal yg diungkapkan Interpretation 803, paruh perencana Pribumi Taiwan tinggal paling terasing berawal mendatangi jurusan legalisasi mereka selaku orang-orang yg terkancah serupa Taiwan jeluk alas quasi-nation-to-nation.

Scott Simon yaitu Profesor dalam Sekolah Studi Sosiologi bersama Antropologi, pemegang Ketua Penelitian Studi Taiwan bersama kaum Pusat Studi Kebijakan Internasional bersama Pusat Penelitian bersama Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Universitas Ottawa.