Independensi kehakiman dalam Korea Selatan ditinjau pulang

Penulis: Marie Seong-Hak Kim, Universitas Negeri St Cloud

Ada misal yg memadahkan bahwa perkara yg setaraf layak diperlakukan setaraf. Kepercayaan mahajana atas institusi kehakiman merendah saat tetapan perbicaraan tiada konstan. Beberapa titik kata perbicaraan belum lama dalam Korea Selatan merebut tinggi peristiwa ini.

Pada Januari 2021, Pengadilan Distrik Pusat Seoul mempermaklumkan bahwa ‘perempuan penggembira’ Korea yg sebagai bahan perbudakan sensual dalam balai bordil tentara Jepang semasa Perang Dunia Kedua berkuasa untuk silih sia-sia saja mulai penguasa Jepang. Ini merantas bahwa hakikat pijakan universal kekuatan grama tiada berfungsi akan pemungkiran cenderung imbang mendasar khalayak.

Dalam serangan yg diajukan sama gabungan ‘perempuan penggembira’ yg berlainan tiga kamar lewat, perbicaraan yg setaraf — dipimpin sama magistrat yg berlainan — menolak perkara terkandung. Itu mempermaklumkan bahwa grama berkuasa Jepang dilindungi mulai paksaan pijakan dalam perbicaraan aneh pula Korea Selatan tiada menyandang yurisdiksi.

Pada Juni 2021, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menolak permintaan sama bekas aktivis peringkat kontak senjata atas 16 kongsi Jepang, mengindra bahwa tuntutan tuntutan sudah merampungkan perkara ganti rugi kolonial. Ini merupakan tetapan yg paradoksal via tetapan Mahkamah Agung ala warsa 2018, dalam mana perbicaraan menugasi duet kongsi Jepang akan menebus silih sia-sia saja terhadap aktivis Korea yg dipaksa berbicara akan mereka. Korea Selatan merupakan yurisdiksi pijakan menjawab pula pijakan perkara bukanlah sumur pijakan, namun titik kata mulai perbicaraan perfek merupakan yurisprudensi teguh via stamina de facto selaku teladan yg menaris. Fakta bahwa perbicaraan lantai mula-mula sebagai menganga membias mulai pretensi Mahkamah Agung membuat aliran tiba-tiba. Para penuntut sudah mengajukan membanding, sungguh perbicaraan yg bertambah semampai layak menegur segalanya.

Beralih ke perkara berlainan, ala Maret 2021, Pengadilan Distrik Pusat Seoul meruntuhkan putusan bersalah terhadap sebandung magistrat tertuduh. Kasus ini menggambarkan sebelah mulai pendapat afair penyalahgunaan kewibawaan yustisi, dalam mana 14 bekas magistrat pula yg lagi menjabat didakwa. Putusan ini vital lantaran sarwa magistrat parak sejauh ini sudah dibebaskan sama musyawarah yg berlainan, yg mengindra bahwa kegiatan paruh tertuduh enggak menggambarkan penyalahgunaan otoritas yg cakap dihukum pasrah KUHP.

Putusan yg bertentangan ini, melekang mulai kelabakan yg mereka timbulkan dalam lapisan mahajana pula pijakan, menggambarkan karakter perbicaraan yg terpolarisasi. Beberapa berspekulasi bervariasi elemen ketatanegaraan menyuruh penalaran yudisial. Faktanya, perkara ganti rugi kolonial yg merebut afeksi universal menyandang rantai perantau sahaja via perkara penyalahgunaan kewibawaan yg lagi kecil diketahui dalam perantau Korea Selatan.

Presiden Korea Selatan yg berpedoman kidal Moon Jae-in berhak ala 2017 selepas pemakzulan bekas kepala negara Park Geun-hye mulai organisasi politik reaksioner. Dia dihukum lantaran penggelapan pula tudingan lainnya pula melalukan padahan 20 warsa. Mantan Ketua Mahkamah Agung itu diadili ala introduksi 2019 lantaran berjerih payah menyorong tetapan Mahkamah Agung untuk perkara operasi mengharuskan. Dakwaan massal atas paruh magistrat separuh didasarkan ala tudingan bahwa mereka bersekongkol via arahan perbicaraan dalam kolong rezim sebelumnya. Persidangan magistrat sakral yg dipermalukan lagi berlanjur.

Perkembangan ini menyuluhi bervariasi bentuk gelogok atas otonomi kehakiman. Bahaya menyimpangkan ijmal terlihat mulai jabang ketatanegaraan. Pada warsa 1973 pula 1980, kaum magistrat Mahkamah Agung menyanggah harapan pemerintahan pula via buru-buru diberhentikan mulai perbicaraan. Bahaya parak boleh jadi membuntang akhir-akhir ini, tali air ini mulai tinggi perbicaraan. Seperti umum lainnya, kehakiman Korea Selatan terpecah cerucup. Putusan perbicaraan yg garau memantulkan meningkatnya politisasi perbicaraan, yg merisaukan mau mengundang mengurusi paksa perantau. Retorika kerakyatan partisipatif serta cakap merumitkan magistrat.

Sebelum pendemokrasian grama ala warsa 1987, magistrat ala kebanyakan bertaut ala hakikat pengendalian kehakiman pula bertambah suka penafsiran terbatas mulai konstitusi pula kanon. Ketidakmampuan mereka akan sebagai sakti menaungi hak-hak ketatanegaraan pula awam ahli grama sudah ditunjukkan. Namun ide bahwa magistrat cakap mengisi darma yudisial via corong unggul mulai ketatanegaraan merdesa memungut langkah segar.

Keputusan Mahkamah Agung bab operasi mengharuskan menyelenggarakan rantai Korea Selatan-Jepang mencemplung toleran. Pemerintah Korea Selatan sejauh ini menolak mengurusi via pretensi separasi kewibawaan. Tetapi bising pikuk kehakiman ala warsa 2021 tunggal menyuratkan bahwa kesumat bilateral layak diselesaikan via kebijaksanaan diplomatik, enggak fiat yudisial. Butuh magistrat perbicaraan kawasan akan memadahkan sama banyaknya itu.

Di sentral maraknya ketatanegaraan suporter, pentingnya apolitisme yudisial berkumandang tempo ini. Ketika perbicaraan semakin diharapkan akan membalas interogasi kecendekiaan mahajana juga perbantahan universal, magistrat mau melakukannya via beradat akan menaungi tata krama kehakiman — merantas perkara pantas via pijakan yg ditetapkan.

Independensi kehakiman pula depolitisasi magistrat merupakan duet bidang alat penglihat fulus yg setaraf. Paling tiada, paruh paksa berkuasa akan memafhumi bahwa kepastian mulai perkara mereka bertambah mulai sekedar kemujuran, terserah ala magistrat yg mengurus perkara mereka.

Marie Seong-Hak Kim merupakan Profesor Sejarah dalam St Cloud State University, Minnesota, pula Pengacara Hukum. Dia merupakan penggubah Transisi Konstitusional pula Perjuangan Hakim: Pengadilan Korea Selatan (Cambridge University Press, 2019).