Kenegaraan patut dikembalikan ke J&K sebelum menyediakan telaah nasihat Majelis, bicara Omar Abdullah

Farooq memerinci makin majikan supervisor Cong Karan Singh suah melantamkan rehabilitasi kualitas tanah air penggalan Jammu lagi Kashmir sebelum menyediakan penentuan.

Srinagar: Ketua Konferensi Nasional Farooq Abdullah Sabtu memerinci terdapat “susun ketidakpercayaan” pada Jammu lagi Kashmir lagi Pusat patut menghapusnya, makin kala putranya lagi eks amir nayaka Omar Abdullah menuntut rehabilitasi kualitas tanah air penggalan Jammu lagi Kashmir sebelum menyediakan penentuan Majelis.

Berbicara akan jurnalis sekembalinya per Delhi selesai mengunjungi rapat sarwa sayap yg diadakan sama Perdana Menteri Narendra Modi pada J&K, Farooq memerinci dirinya bakal menyediakan tanya jawab tambah paruh majikan partainya lagi bagian PAGD sebelum memproduksi maklumat kian berumur berhubungan rapat terkandung.

Dia memerinci Perdana Menteri prima tanah air itu Jawaharlal Nehru menjanjikan pemungutan suara akan orang-orang J&K lamun membatalkannya. Dia saja memerinci bahwa sebelum penentuan 1996, primer nayaka PV Narasimha Rao suah menjanjikan kedaulatan akan J&K per tingkat graha.

“Narasimha Raoji sebelum pemilu menjanjikan kedaulatan akan awak lagi memerinci dirgantara yaitu batasnya, lamun lain keleluasaan. Kami memerinci awak tiada sudah memeras (bakal) keleluasaan, awak suah memeras kedaulatan. Dia menjanjikan awak per tingkat graha. Di mana itu?” soal Faroq.

“Ada susun ketidakpercayaan…. Kita patut mengharap lagi mengamati segalanya yg mereka (Pusat) lakukan… Apakah mereka bakal melucutkan ketidakpercayaan ataupun membiarkannya bersambung,” tambahnya.

Farooq memerinci makin majikan supervisor Kongres Karan Singh suah melantamkan rehabilitasi kualitas tanah air penggalan Jammu lagi Kashmir sebelum menyediakan penentuan.

Dia memerinci bahwa atas rapat primer nayaka, sarwa keturunan Adam yg diundang mengirimkan penilaian mereka. “Ini yaitu sikap prima per sayap mereka bahwa boleh jadi betapa situasinya sehat pada Jammu lagi Kashmir lagi jalan ketatanegaraan dimulai rujuk.” katanya, melebarkan dirinya bakal berembuk kian berlimpah berhubungan rapat itu selesai berkonsultasi tambah anasir kubu lagi majikan PAGD.

Anggota dewan legislatif Srinagar Lok Sabha menolak pendirian bahwa rapat 24 Juni tambah Perdana Menteri menyimbolkan berakhirnya Aliansi Rakyat bakal Deklarasi Gupkar (PAGD) — kelompok heksa kubu per partai-partai pancuran sempurna yg dibentuk selesai Pusat menutup Pasal 370 lagi menceraikan Jammu lagi Kashmir. sebagai dwi distrik kumpulan atas Agustus 2019.

“Mengapa patut sebagai pemungkas per pihak?”

Omar, temporer itu, memerinci akan jurnalis bahwa suah dijelaskan akan Pusat semasih rapat PM bahwa kualitas kenegaraan patut dikembalikan ke J&K sebelum menyediakan penentuan Majelis.

“(Ghulam Nabi) Azad sahib berembuk untuk predikat kita sarwa bahwa awak tiada mewarisi tulisan nasib tenggat ini. Kami tiada mewarisi delimitasi, penentuan, kenegaraan. Kami palar delimitasi, kenegaraan lagi nanti penentuan. Jika Anda palar menyediakan pengumpulan bahana, Anda bakal melakukannya patut mengobati kualitas kenegaraan lebih-lebih lepas,” katanya akan jurnalis selesai rujuk per Delhi.

Mengenai jalan pengangkatan tanggul, dirinya memerinci Konferensi Nasional suah mengirim kekuasaan akan presidennya Farooq Abdullah bakal mengamati bila kubu terkandung didekati sama komite pengangkatan tanggul tambah.

Dia saja mengiprat pendirian bahwa PAGD padam selesai rapat sarwa kubu, tambah memerinci anasir pihak tiada memerinci segalanya pula yg berpolemik tambah intensitas penjenisan.

“Kami berseregang bahwa awak tiada mewarisi dekrit Agustus 2019 lagi awak bakal lantas melawannya sebagai resmi, demokratis, lagi enak,” katanya.

Mengacu atas berbilang majikan yg menolak bakal berembuk berhubungan rehabilitasi Pasal 370 sebab persoalan itu tumbang, Omar memerinci situasi itu seboleh-bolehnya tiada membantut diskusi persoalan terkandung.

“Pertama, belaka dwi keturunan Adam yg memerinci persoalan subjdice – Azad lagi Muzaffar Hussain Baig – lagi mereka empat mata lain penggalan per PAGD. Soalnya pada Mahkamah Agung lain bermakna kita tiada kuasa membicarakannya. Kasus Babri Masjid terdapat pada Mahkamah Agung lamun BJP mengangkut persoalan Kuil Ram semasih ini,” katanya.

Dia memerinci paruh majikan diundang ke rapat sarwa kubu pada susun kubu lagi lain demi wikalat pihak.

“Seandainya awak diundang demi pihak, bahwa belaka tunggal keturunan Adam yg bakal diundang,” tambahnya.

Wakil kepala negara Konferensi Nasional memerinci mereka bakal lantas bergulat bakal rehabilitasi kualitas distingtif Jammu lagi Kashmir, mengelupas per berapa lambat tenggat yg dibutuhkan.

“Butuh tenggat 70 warsa paruh BJP bakal menang analitis acara pembubaran Pasal 370. Kami tiada bakal menyusut per dakwah awak, makin bila awak membutuhkan tenggat 70 minggu ataupun 70 rembulan ataupun kian,” katanya.

Dia memerinci kepemimpinan patut menjemput langkah-langkah yg meneruskan kelapangan akan orang-orang per “pelecehan”.

“Jika keturunan Adam hati-hati doang sonder perurutan datang Mahkamah Agung menentukan permohonan, awak saja bakal roboh. Seorang lanang dipenjara sebab belaka memerinci bahwa dirinya kian enak tambah fungsionaris dalam negeri sebab fungsionaris pengembara tiada memahaminya … Kami maunya kita patut meneruskan kelonggaran akan orang-orang pada akun terkandung. Dua situasi itu (meneruskan kelonggaran akan orang-orang lagi jalan kode etik) kuasa bertualang bersaingan,” tambahnya.

pemungkas per