Menyelesaikan darurat kerakyatan Samoa

Penulis: Henrietta McNeill, ANU dengan Joanne Wallis, University of Adelaide

Samoa menjumpai kebuntuan ketatanegaraan tempo tatkala Perdana Menteri Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi, kepala Partai Perlindungan Hak Asasi Manusia (HRPP), bertemu muka pakai bekas wakilnya Fiame Naomi Mata’afa, masa ini kepala Keyakinan ala Satu Tuhan Samoa (Pesta CEPAT).

Pemilu coplok 9 April 2021 mengejawantahkan rute tersumbat sesudah 25 tangan kongres terseleksi mulai per pihak. Seorang tangan mandiri merejang kebuntuan pakai menyesuaikan pribadi pakai FAST, namun belum lama diperkenalkan jatah kelamin, yg meminta 10 upah tangan kongres betina, mengharuskan Komisi Pemilihan Umum Samoa akan merujuk seorang betina mulai HRPP. Ini menciptakan kebuntuan makin tua, pakai HRPP dengan FAST per mengantongi 26 persemayaman.

Untuk memisah kebuntuan, Kepala Negara Samoa Tuimalealiifano Va’aletoa Sualauvi II melaungkan penentuan ijmal kedua. Gugatan pedoman yg dihasilkan mendirikan Mahkamah Agung memproklamasikan pendayagunaan jatah kelamin kagak telak. Ini menanggalkan tangan HRPP betina yg ditunjuk dengan menganugerahi FAST sebagian besar uni persemayaman dekat kongres. Keputusan Mahkamah Agung kedua mendirikan tawaran penentuan kedua sebagai rugi.

Karena konstitusi memandang perlu kongres akan melendeh tinggi janji 45 yaum sesudah penentuan, 24 Mei sebagai batas waktu janji yg menyorong. Pada coplok 22 Mei Sualauvi mengebiri kongres pakai ambisi ‘ambisi yg bakal kami sampaikan ala waktunya’. Sebagai penerimaan, Mahkamah Agung menyebabkan bagian dekat petak yaum Minggu yg belum tahu berlaku sebelumnya dekat mana beliau mengomandokan kongres akan bermusyawarah.

Tuilaepa memproklamasikan bahwa HRPP-nya kagak bakal menyertai prakata kongres dengan mengomandokan sekretaris kongres akan mengancing gerbang. Ketika pihak FAST berkampung dekat asing bangunan kongres ala yaum Senin, mereka kagak mampu mengikuti bangunan. Mengingat batas waktu janji 45 yaum, FAST menyebabkan seremoni pembaiatan singular yg dilakukan sama bekas Jaksa Agung Taulapapa Brenda Heather-Latu. Namun Tuilaepa dengan Jaksa Agung Savalenoa Mareva Betham-Annandale menamakan seremoni itu kagak konstitusional.

Menyelesaikan kebuntuan probabilitas bakal merembet konsolidasi konstitusionalisme dengan akal budi. Mahkamah Agung bakal mengantarkan temuan makin tua tinggi separo yaum kelak dengan kedua bengkah bagian sudah menyorong getah perca penyokong mereka akan konsisten akur.

Mengingat kesungguhan posisi tercantum, masyarakat mendunia sudah menyaksikan pakai sebu keinginan. Mikronesia selaku formal menanggapi Fiame demi kesatu pembantu presiden yg makbul bergabung pakai politisi perempuan Fiji dengan bekas kepala negara Marshall, Dr. Hilda Heine. Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama dikatakan sudah menelepon Fiame ala senja sebelum pelantikannya – sebuah tindak yg kagak mengagetkan mengenali pertarungan politiknya yg terdokumentasi pakai lemah-lembut pakai Tuilaepa.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menyorong sekotah bagian akan ‘mematuhi ketentuan pedoman dengan operasi kerakyatan’, pakai menyoroti ‘iktikad Australia ala lembaga-lembaga Samoa terkira perbicaraan’. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern memproklamasikan bahwa Selandia Baru kagak bakal mendendangkan ‘karakter campur tangan barang apa juga’ dengan menyorong sekotah pihak dengan kepala akan meneguhkan produk pemilu dengan kesimpulan perbicaraan.

Netralitas deklarasi tercantum memantulkan kepekaan kedua tanah air berkenaan pengaduan mengurusi. Namun kekecewaan mereka akan menyeranah gerakan inkonstitusional mampu memajukan perdebatan akan asprak mereka berkenaan kerakyatan dengan superioritas pedoman menguntit kelesuan mereka untuk pertambahan inkonstitusional dekat Nauru. Fiame telah berdebat bahwa Australia dengan Selandia Baru ‘harus sejumput makin kukuh’.

Sekretaris Jenderal PIF terakhir Henry Puna mendirikan deklarasi yg makin objektif, menyandung ‘sekotah bagian akan menerpa kebiasaan akur akan menyempurnakan kerumitan mereka’. Dia menganjurkan gendongan ke Samoa minus merujuk ala pentingnya kantor kerakyatan maupun yustisi. Meskipun Deklarasi Biketawa, rangka gawai PIF akan mengkoordinasikan respons berkenaan darurat regional, menurunkan prosedur pada tangan Forum akan mengurusi dekat Samoa seumpama diminta, tetapi Samoa kagak mana tahu melakukannya.

Liputan sarana eksternal sudah terlampau meletakkan karakter yg dimainkan sama pertautan Samoa pakai China tinggi kebuntuan. Banyak ketertarikan sudah diberikan ala jaminan Fiame akan membekukan penggarapan persinggahan yg didukung China senilai US $ 100 juta dekat Teluk Vaiusu akibat kepanikan bahwa peristiwa itu mampu diubah sebagai kekayaan ketentaraan. Namun sudah durasi menumpang tinggal protes domestik berkenaan persinggahan tercantum meneladan kepanikan akan kepatutan ekonominya.

Kebuntuan konstitusional yg tengah berlanjur ala hasilnya bakal diselesaikan sama manusia Samoa. Setiap pertambahan geopolitik dikerdilkan sama situasi kisah dengan akal budi Samoa, dekat mana perompakan adikara akrab dengan nominal durasi merayu pertambahan ketatanegaraan. Konteks akal budi kagak dipahami pakai lemah-lembut dekat asing Samoa, dengan konsisten berarti akan kebuntuan jeda Tuilaepa dengan Fiame, mengenali pertautan akrab (terkira Kepala Negara) pakai gelar-gelar sirah yg terutama.

Karena Samoa kagak mengantongi ketentaraan, dengan kepolisian sejauh ini sudah menerangkan bahwa mereka bakal menyertai perbicaraan tinggi meneguhkan pedoman dengan kesopanan, probabilitas kebuntuan ketatanegaraan Samoa kagak bakal membuahkan perpecahan raga. Tidak menumpang tinggal tanda-tanda kerecokan publik dengan penyokong dekat kedua segi konsisten akur.

Henrietta McNeill ialah seorang PhD Scholar dekat Department of Pacific Affairs dekat Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, The Australian National University.

Joanne Wallis ialah Profesor Keamanan Internasional dekat Departemen Politik dengan Hubungan Internasional dekat Universitas Adelaide.