Pada stadium belakang penudingan Resident Grievance Officer: Twitter mengirim ingat Delhi HC

Pengadilan lagi memperhatikan permintaan yg memohon sekapur sirih pada penguasa Pusat bakal mewariskan arahan yg diperlukan ke Twitter

New Delhi: Twitter ala musim Sabtu menyatakan pada Pengadilan Tinggi Delhi bahwa Resident Grievance Officer selagi bermula kedudukan microblogging itu memberentang pencalonannya ala 21 Juni lalu lagi batin hati stadium belakang bakal merujuk seseorang bakal posisi Resident Grievance Officer.

Perusahaan menyatakan lagi batin hati stadium belakang penudingan substitusi selagi selagi itu keluhkesah pemakai India lagi ditangani sama Petugas Keluhan. Tanggapan Twitter diajukan batin hati permintaan yg menukas ketidakpatuhan mengenai Aturan Teknologi Informasi (Pedoman Perantara lalu Kode Etik Media Digital), 2021, dekat mana Pengadilan Tinggi Delhi sudah mencabut pemberitahuan. Jawabannya mengatakan bahwa, Twitter Inc. didirikan beralaskan qanun AS lalu mengaryakan servis ala garis haluan micro-blogging Twitter dekat India lalu prosedur penudingan substitusi pejabat tinggi tuduhan orang selagi yg meninggalkan ala 21 Juni.

Sebelumnya, Twitter menyatakan pada Pengadilan Tinggi Delhi bahwa mereka sudah menjalankan Aturan Teknologi Informasi (Pedoman Perantara lalu Kode Etik Media Digital), 2021 lalu sudah merujuk Resident Grievance Officer beralaskan Aturan 4 Aturan Teknologi Informasi (Pedoman Perantara lalu Kode Etik Digital) 2021 ala 28 Mei.

Majelis kadi esa Kehakiman Rekha Palli memohon sanggahan lalu memerincikan kejadian tertera bakal terkelupas 6 Juli. Namun, penasehat hukum pemohon Akash Vajpai yg mengembol bakal pemohon berpikiran bahwa penudingan bukan sebati ketaatan. Advokat Senior Sajan Poovayya mengembol bakal Twitter Inc sudah menyatakan pada Pengadilan Tinggi bahwa bukan masuk loyalitas ala terkelupas presentasi permintaan tapi masa ini Twitter sudah menjalankan ketaatan lalu merujuk Resident Grievance Officer.

Pengadilan lagi memperhatikan permintaan yg memohon sekapur sirih pada Pemerintah Pusat bakal mewariskan arahan yg diperlukan pada Twitter Communication India Private Limited lalu Twitter Inc bakal merujuk Resident Grievance Officer beralaskan Aturan 4 Aturan Teknologi Informasi (Pedoman Perantara lalu Kode Etik Digital) 2021 minus penangguhan .

Pemohon sudah menyatakan bahwa doi sudah mengajukan permintaan mengenai ketidakpatuhan Aturan Teknologi Informasi (Pedoman Perantara lalu Kode Etik Media Digital), 2021 sama Twitter Communication India Private Limited; Twitter Inc lalu memohon Surat Perintah alias arahan yg sebati mengenai Pemerintah Pusat Responden lalu Twitter bakal meluluskan darma norma lalu eksekutifnya beralaskan Aturan Teknologi Informasi (Pedoman Perantara lalu Kode Etik Media Digital), 2021.

Menurut Aturan 4(c) Aturan TI, setiap Perantara Media Sosial Signifikan patut merujuk Petugas Pengaduan Tetap, yg patut, sebati menggunakan klausa (b), bertanggung elakan bagi fungsi-fungsi yg dirujuk batin hati sub-aturan (2) bermula ketaatan 3, mengatakan permintaan. Petisi tertera diajukan sama Amit Acharya, seorang Advokat yg berpraktik dekat Mahkamah Agung India lalu Pengadilan Tinggi Delhi, menyusuri advokat Akash Vajpai lalu Manish Kumar.

Petisi tertera menyatakan bahwa setiap penengah sarana kemasyarakatan yg substansial memegang mengalami elakan bukan saja bakal merujuk Resident Grievance Officer (karyawati SSMI yg seyogianya bersemayam dekat India) yg mau bekerja demi kekuasaan burik esa bakal mengantongi lalu membereskan keluhkesah batin hati durasi yg sudah ditentukan tapi mau lagi mengantongi lalu menghargai setiap titah, pemberitahuan, lalu sekapur sirih yg dikeluarkan sama penguasa/kekuasaan yg berhak alias pidana menggunakan yurisdiksi yg pintar.

“Setiap SSMI (penengah sarana kemasyarakatan yg substansial) lagi mau menebarkan sistem pendapatan tuduhan tercantol pengingkaran ketetapan apa pun pula dekat lembah bukit ketaatan tertera dekat bagi lalu mau mewariskan angka kartu yg melaluinya setiap narasumber boleh membayangi kelas pengaduannya. Selain itu, SEM lagi bertanggung elakan bakal mewariskan pencetus bagi kegiatan yg diambil alias bukan dilakukan tempo meninju tuduhan tertera, ”tutur pemohon. Petisi tertera mengunjukkan bahwa Aturan Teknologi Informasi (Pedoman Perantara lalu Kode Etik Media Digital), 2021 menginjak berfungsi ala 25.02.2021 lalu Pusat Responden sudah mewariskan durasi 3 rembulan pada setiap SSMI bakal menjalankan Aturan tertera lalu era tiga rembulan tertera sudah radu ala 25.05.2021 tapi Twitter Termohon memegang selaku terpencil; selaku sambil mudarat merujuk Petugas Pengaduan Penduduk bakal meninju keluhkesah perdua penggunanya sehubungan menggunakan pengingkaran ketetapan Peraturan tertera dekat bagi.

“Pada tempo ini, pokok lagi bakal menyebut bahwa Termohon No. 2 lalu 3 (Twitter Communication India Private Limited; Twitter Inc) bukan saja mudarat merujuk Resident Grievance Officer tapi lagi bukan merujuk Nodal Officer lalu Chief Compliance Officer yg disebutkan dekat lembah bukit Aturan 4 IT Rules, 2021,” begitu muatan permintaan tertera. Pemohon mengirim ingat Pengadilan bahwa doi lagi klien lalu pemakai Twitter kala menggulir Twitter-nya ala 26 Mei 2021, mendeteksi kaum tweet bermula kembar kepala terlampau menjahatkan, menyimpang lalu bukan boleh tapi kala doi menyedang menggeledah Resident Grievance Officer sehingga bahwa doi boleh memerincikan pengaduannya mengenai tweet yg diduga menjahatkan lalu bukan boleh, doi bukan mendeteksi rincian Resident Grievance Officer dekat laman Twitter, yg membuat pengingkaran yg terang mengenai subrule 2(a) bermula Aturan 3 yg menyatakan bahwa Perantara patut selaku menjolok mencetak dekat kedudukan webnya, praktik berbasis seluler alias keduanya, terjumbai kasusnya, asma Petugas Pengaduan lalu pernik kontaknya.

Oleh sebab itu, pemohon sudah menyodok Pengadilan bakal mencabut sekapur sirih pada Centre Union of India bakal mewariskan arahan/titah yg diperlukan pada Twitter bakal merujuk Resident Grievance Officer beralaskan Aturan 4 Aturan Teknologi Informasi (Pedoman Perantara lalu Kode Etik Digital) 2021 minus penangguhan. Dia lagi memohon sekapur sirih yg positif mengenai responden bakal merespons pikulan pelaksana, qanun, lalu sekotah pikulan lainnya tercantol menggunakan Aturan Teknologi Informasi (Pedoman Perantara lalu Kode Etik Digital) 2021 minus penangguhan.

Pemohon lagi memohon sekapur sirih pada Twitter Communication India Private Limited lalu Twitter Inc bakal memakai Aturan Teknologi Informasi (Pedoman Perantara lalu Kode Etik Digital) 2021.

belakang bermula