Perjanjian multilateral terhadap pungutan pelayanan digital diperlukan bagi meliputi langkah-langkah sepihak

Penulis: John Taishu Pitt, Universitas Georgetown

Dengan meningkatnya digitalisasi perdagangan menyeluruh, bermukim pivot mendunia yg maju terhadap teknik mencantumkan pungutan atas perseroan multinasional (MNC) dalam bidang digital. Sementara perembukan Kerangka Kerja Terpadu OECD / G20 pernah berlanjur selagi sebanyak tarikh, sebanyak daerah Eropa pula Asia pernah menasihati maupun mengesahkan pungutan pelayanan digital (DST) unilateral – menyinari kecemasan bahwa MNC bidang digital tiada dikenakan pungutan lewat positif pula usaha dalam OECD tertakung.

DST berbuat bagi perseroan yg menjajakan pelayanan digital pada pelanggan dalam yurisdiksi eksklusif, pula galibnya dikenakan atas pencarian comot perseroan yg tumplak bagian pencarian eksklusif. Menurut KPMG, kian berawal 40 daerah pernah mengesahkan maupun tengah memikirkan langkah-langkah DST. Mengingat patokan perseroan multinasional AS, Perwakilan Dagang AS (USTR) Katherine Tai samak bahwa DST mudah-mudahan tiada doang berakhir selaku tiada sepadan tentang perseroan AS, walakin serupa bisa menimbulkan fiskal duet serokan lepit, maupun lebih-lebih tiga serokan lepit, minus menadah reputasi pungutan heran bagi DST yg dibayar. .

Presiden AS Joe Biden, yg berbagi sebanyak kecemasan Eropa untuk MNC digital, pernah menolak MNC bagi menuntaskan sektor pungutan yg rata berasas pemasaran mereka dalam setiap daerah selaku sektor berawal proyek bagi pungutan paling kurang menyeluruh. Selain itu, rezim Biden semakin mengimplikasikan perembukan OECD lewat bantah regional.

Meskipun sekian, rezim Biden menebarkan atas Maret 2021 tindak seterusnya bermutu penyelidikannya berasas Bagian 301 berawal Undang-Undang Perdagangan AS DST yg dilaksanakan sama sebanyak rekan kulak AS. Menurut proyek terkandung, USTR tengah memikirkan apakah mau mencantumkan harga 25 bayaran bagi perabot senilai seluruhnya US $ 880 juta berawal Austria, India, Italia, Spanyol, Turki, pula Inggris. Pada dahulu Mei, USTR melakukan sebanyak audiensi dalam mana munjung kaum pabrik AS menyorong penguasa AS bagi merampungkan ihwal dalam OECD dari mengesahkan harga hukum-an.

USTR serupa menangguhkan harga barang-barang Prancis senilai US $ 1,3 miliar yg mau berbuat atas Januari 2021 selaku hukum-an untuk DST Prancis, tajuk pengusutan DST mula-mula USTR atas 2019. USTR pernah mendapat bahwa menangguhkan harga Bagian 301 dalam Prancis yakni a teknik bagi menyerasikan penerimaan bagi heksa penyurveian yg tengah berlanjur. Ada serupa gendongan bipartisan dalam Kongres bagi rezim Trump yg mengasaskan pengusutan tentang DST.

Pada Januari 2021, USTR melontarkan temuan penyelidikannya tentang langkah-langkah DST yg diadopsi sama heksa daerah. Laporan Bagian 301 mengasung produk yg kembar bermutu setiap pertanyaannya, pula mengikatkan bahwa DST bisa ditindaklanjuti berasas Bagian 301 lantaran bukti bersama-sama: (1) pemisahan tentang perseroan digital AS, (2) ketidaktetapan lewat sendi fiskal mendunia, pula (3) ) merunyamkan maupun menghambat perniagaan AS.

Sementara Menteri Keuangan AS Janet Yellen pula USTR Katherine Tai pernah menunjukkan prasetia mereka bagi pivot atas perembukan OECD yg tengah berlanjur, krida terbaru bisa dilihat kesempatan rezim Biden membentengi alternatif dalam kolong ketetapan AS bagi mencantumkan harga adendum. Indikator pokok bagi probabilitas kemajuan harga yakni apakah OECD menyia-nyiakan batas waktu era medio 2021 bagi menjelang kontrak.

USTR serupa mengakhiri catur penyurveian lainnya tentang Brasil, Republik Ceko, Uni Eropa, pula Indonesia, mengindra bahwa tiada bermukim yg mempraktikkan DST yg bisa ditindaklanjuti. Investigasi terkandung bisa diluncurkan balik semisal negara-negara mengesahkan DST.

Mempertimbangkan bahwa langkah-langkah Pasal 301 dimaksudkan bagi tertinggal kurun lewat penjadian prosedur pengerjaan konflik yg bisa ditegakkan dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), penghampiran rezim Biden bagi mengintimidasi harga bagi leverage dengan selaku bergandengan membicarakan kontrak perniagaan mengekspos sebanyak kepadanan lewat Trump. pendidikan, pula muslihat bagai itu mudah-mudahan mau mantap bermukim.

Meskipun USTR belum mengasaskan dialog dalam WTO, termakan kunci bahwa Amerika Serikat bisa sukses bermutu perkara WTO yg menghadapi DST Prancis. Di bidang asing, tengah saluran panel pengerjaan konflik tinggal bermutu mode dalam WTO, mengenali Badan Banding tinggal kelenyapan kadi lantaran Amerika Serikat memegang penudingan yg diblokir, pula bahwa negara-negara belum bisa membolehkan penanggulangan yg bisa diperbaiki. sebanyak ihwal tajam, presentasi menganalogikan mampu mantap tiada tertangani senantiasa.

Kepentingan AS pula UE semakin berpapasan mulai Presiden Biden menjabat. Pada Februari 2021, Sekretaris Yellen menyusun izin tergantung kaidah ‘safe harbour’, yg dipandang selaku gangguan transenden bermutu perembukan dalam OECD. Selain itu, Uni Eropa bisa jadi membantu proyek Sekretaris Yellen bagi pungutan perseroan paling kurang menyeluruh.

Meskipun tiada pasti dengan cara apa kontrak dalam OECD mau terdiri, bisa jadi rezim Biden melantunkan mainan duet tajuk. Upaya bagi menolak hari yg mengikat daerah asing bagi meluaskan pungutan perseroan mereka, atas gilirannya, mau mengaktualkan hawa nafsu setaraf dalam Amerika Serikat bagi mempraktikkan kebijaksanaan pungutan bermutu wilayah lewat kian sopan.

Dengan Amerika Serikat pula Eropa yg terhuyung-huyung mengindra kian munjung pencarian pungutan bagi membalas pinjaman yg menumpuk selaku penerimaan tentang hawar COVID-19, bisa jadi perseroan multinasional bidang digital mau pirsa kemajuan pungutan bermutu era kepil – sopan mengarungi DST sepihak pula harga hukum-an. maupun pakatan multilateral. Negara-negara wajib menolak pertambahan sepihak kian berumur yg bisa menghambat penyembuhan perdagangan pula melainkan mengambil penanggulangan multilateral.

John Taishu Pitt yakni ahli kebijaksanaan perniagaan dalam sebuah perusahaan tiorem dalam Washington DC pula seorang Fellow dalam Institute of International Economic Law dalam Georgetown Pusat Hukum Universitas.