Raksasa teknologi AS menegur qanun bahan Hong Kong beroleh mengusir mereka

HONG KONG — Perusahaan teknologi mendunia terkanan tergolong Google, Facebook, serta Twitter suah menegur Hong Kong berhubungan kemampuan evakuasi lamun puser moneter itu mempertemukan lewat alterasi yg direncanakan ala qanun privasinya yg bakal menyulut perseroan serta karyawan bertanggung tangkisan sebagai pijakan kepada proses doxxing dalam garis haluan mereka.

Dalam sebuah pesan yg dikirim ke pencegah privasi setempat, sebuah keramaian pabrik yg menyulih 15 perseroan teknologi terkanan dalam Asia mengeja kegundahan kepada proposisi tertera. Perusahaan memadahkan bakal menarik privilese berekspresi serta mematikan kebahagiaan pegawai setempat mereka, yg beroleh dituntut lamun malang menjunjung pengharapan bagian berwajib kepada menghilangkan konten.

Hong Kong memasarkan amandemen qanun tameng datanya ala kamar Mei selesai penentangan dalam segala praja ala tarikh 2019, dalam mana perdua pengunjuk rasa memposting penjelasan individu fungsionaris penjaga keamanan serta kepala penguasa sebagai online. Pada selama yg sepadan, perdua pembantu penguasa menerbitkan bahan individu tubuh kongres, pekerja, serta pewarta pro-demokrasi dalam bermacam ragam posisi web. Praktek memasukkan penjelasan individu karakter sebagai online sehingga mereka beroleh dilecehkan sama karakter parak dikenal demi doxxing.

Proposal tameng bahan menyuratkan bahwa pelanggar “pijakan anti-doxxing” menyambut putusan lima tarikh hotel prodeo serta dam takat 1 juta dolar Hong Kong ($ 128.800).

Kelompok pabrik Asia Internet Coalition mengecap doxxing “kejadian yg selaku atensi mendalam” namun memadahkan qanun yg diusulkan bakal merangsang perseroan teknologi kepada “menyangga nafsi berawal berinvestasi serta menetralkan pelayanan mereka dalam Hong Kong, sehingga melucuti bidang usaha serta nasabah Hong Kong, senyampang saja menciptakan pembatasan terakhir kepada perkulakan.”

Surat yg dikirim ke Kantor Komisaris Privasi kepada Data Pribadi ala 25 Juni itu dilihat sama Nikkei Asia. Anggota federasi tergolong Apple, Facebook, Google, Expedia, Amazon.com, Line, LinkedIn, Rakuten, SAP, Airbnb, Twitter, Grab, Yahoo, Booking.com serta Cloudflare.

Seorang spesialis kalimat aliansi yg berbasis dalam Singapura memadahkan bahwa pesan itu berbagi kegundahan pabrik teknologi Asia serta “kagak cermat” kepada memadahkan bahwa setiap tubuh berencana kepada terbit berawal pasaran Hong Kong.

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam ala yaum Selasa mengontrol perlunya qanun terakhir ala sidang pers mingguannya, mencuplik kejadian doxxing sebelumnya serta gendongan beken kepada tameng bahan.

“Kami mahir profesi legislasi terkadang beroleh menembakkan kecemasan, yg beroleh beta atasi sepanjang prosedur tertera. Namun beta wajib mengetahui urusan beta lewat pengerjaan,” cerita Lam, menyinkronkan pelaksanaan qanun anti-doxxing lewat qanun kebahagiaan dalam negeri yg diberlakukan Beijing. praja setahun yg arkian.

“Penetapan qanun kebahagiaan ala kesimpulannya kagak merentang ala hal-hal yg diklaim sama mereka yg melumas qanun itu,” katanya.

Bisnis teknologi umum suah menagak ketika hadapan yg semakin kagak sabit dalam Hong Kong semenjak diberlakukannya qanun kebahagiaan kepada menekan disparitas fatwa ketatanegaraan. Perusahaan teknologi tegap memadahkan mereka suah menangguhkan pengharapan berawal jisim penegak pijakan Hong Kong kepada bahan pemakai.

Facebook menolak sekotah 202 pengharapan penguasa Hong Kong kepada penjelasan pemakai berbobot heksa kamar selesai qanun kebahagiaan beraksi, tergolong bahan yg tersangkut lewat Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp serta Oculus, warta keterbukaan perseroan menyuratkan.

Surat Koalisi Internet Asia, yg dikirim lewat tujuh pelataran testimoni alterasi ala amandemen pijakan yg diusulkan, memadahkan bahwa ketentuan yg kagak tentu berawal “aksi doxxing” bakal menciptakan “kemaknagandaan kejadian.” Amandemen tertera memvisualkan doxxing sebagai besar demi pengungkapan penjelasan sonder izin seseorang kepada “merusuhkan, menggertak, maupun mengabaikan” karakter parak maupun “mengakibatkan kemudaratan psikis.”

Surat itu saja menggores bahwa restriksi menerbitkan tukas penjelasan individu yg pernah siap dalam lingkungan komunitas beroleh menahan deraian penjelasan yg lucut, yg menguatkan Hong Kong menjaga statusnya demi puser perkulakan mendunia.

Kelompok tertera mendahulukan bahwa penuntutan kejahatan pegawai kepada ketidakpatuhan ialah “kagak wajib serta eksesif” atas garis haluan ini kagak mempunyai observasi tajuk karangan kepada aksi doxxing pemakai, serta sepihak tegap pelayanan disediakan sama balai puser regional terlepas pesisir.

“Kemungkinan menuntut pegawai anggota perseroan bakal menciptakan ketidakpastian ransum bidang usaha serta mempengaruhi kelanjutan Hong Kong demi puser perubahan serta teknologi,” catat aliansi tertera, menggores bahwa internet yg lucut serta tergelohok benar-benar utama ransum kemajuan Hong Kong dalam lingkungan tertera.

Facebook menolak menilai pesan itu, memadahkan AIC berceramah kepada sebutan perseroan berhubungan qanun Hong Kong. Google serta Twitter belum mencerap pengharapan ucapan.

Jeff Paine, direktris pembuat Asia Internet Coalition, suah memohon rapat gambar bergerak lewat komisaris privasi Hong Kong kepada mengulas amandemen yg diusulkan serta menetralkan testimoni kepada menyejukkan kecemasan perseroan.

Tetapi pencegah privasi dalam Hong Kong suah menolak desakan bahwa qanun terakhir bakal mempengaruhi privilese berekspresi maupun hajat penanam modal kaku.

“Amandemen tertera sekadar berujud kepada menandingi kesibukan doxxing yg mencium pijakan, dalam mana rubrik cakupan pemungkiran bakal diatur lewat tentu berbobot qanun,” Komisaris Privasi Ada Chung memadahkan menjelang Radio Komersial Hong Kong, melangkaukan bahwa sekotah fatwa pelaksana hajat diterima serta doi bakal harmonis lewat federasi buru-buru kepada mahir pemikiran keramaian.