Reformasi akuntabilitas yg tak semerbak: pendapat per dewan perwakilan rakyat dengan birokrasi pada Indonesia

Setelah Indonesia menyisih ke kerakyatan ala tarikh 1999, perbaikan akuntabilitas pada dewan perwakilan rakyat dengan birokrasi selaku jadwal. Pada tarikh 2002, UU 31/1999 mengenai Tindak Pidana Korupsi dengan UU 30/2002 menyusun Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK) selaku usaha menurut merampungkan harta penyelewengan per masa absolut Suharto. Indonesia jua mereformasi kewajiban yg turut bertumpang tindih per yayasan audit yg tertumbuk pandangan, adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dengan Pembangunan (Badan Pengawas Keuangan dengan Pembangunan, BPKP, dengan yayasan audit kerumahtanggaan penguasa alun-alun dengan departemen (Inspektorat) melewati Amandemen Konstitusi 1999-2002. Reformasi akuntabilitas ini dimaksudkan sebaiknya ketiga institut interogator tercatat mampu main selevel bersama-sama sensitif lubuk mengusut pemanfaatan sumbangan kawasan sama dewan perwakilan rakyat dengan birokrasi. Tapi itu suah mengakibatkan pertumbuhan yg tak semerbak.

BPK menggambarkan langka institut kawasan yg berhak menyelidiki keterangan moneter, kemampuan, dengan mengerjakan tafahus makin tua akan telaahan penyelewengan ala badan komunitas dengan preman yg mewarisi simpanan per kawasan. Hasil kir BPK menggambarkan langka indeks formal menurut memonten kemampuan institut kawasan lubuk pemanfaatan simpanan kawasan. Saat mengerjakan pengusutan, BPK mengklasifikasikan temuannya ke lubuk catur kelas. Pertama, lamun tertumbuk pandangan kecurangan tata laksana, BPK doang mau merekomendasikan menurut membaguskan kecurangan tercatat. Kedua, lamun tertumbuk pandangan penyakit lubuk perencanaan sumbangan, laksana luar biasa meruah ekspedisi cabang, BPK mau merekomendasikan langkah-langkah ketepatgunaan. Ketiga, lamun tertumbuk pandangan imbalan yg tak lumrah lubuk pemasokan prasarana, BPK mau menginstruksikan sebaiknya simpanan dikembalikan. Keempat, lamun tertumbuk pandangan rencana khayali maupun penggelembungan sumbangan yg tak lumrah, BPK mau mengklasifikasikannya selaku penyelewengan.

Namun, perbaikan akuntabilitas rupanya tak sukses. Pada 2014-2018 DPR selaku taat asas menemukan ponten makin semampai per birokrasi lubuk audit moneter BPK. Sementara itu, bukti Transparency International menampakkan afair penyelewengan pada Indonesia makin semampai pada dewan perwakilan rakyat dari pada birokrasi. Pada tarikh 2014 dewan perwakilan rakyat menyimpang 89 bonus per jumlah afair penyelewengan pada Indonesia, sedangkan birokrasi menyimpang 79 bonus. Selama 2014-2019, KPK menyerkap 254 elemen dewan perwakilan rakyat gara-gara penyelewengan pemanfaatan simpanan kawasan.

Reformasi akuntabilitas tarikh 1999 doang menggeser liabilitas BPK akan kepala negara, ke liabilitas dewan perwakilan rakyat. Konstitusi Indonesia menentukan bahwa elemen BPK dipilih sama dewan perwakilan rakyat. BPK tentu mengantarkan keterangan investigasinya terhadap DPR menurut menemukan testimoni apakah keterangan tercatat mau ditindaklanjuti sama perdata. Sementara itu, perbaikan tarikh 1999 menggeser wewenang dengan dominasi menurut mengerjakan tafahus akan birokrasi per BPKP yg nista, yg menemukan meruah campur tangan ketatanegaraan per rezim Suharto, ke BPK yg dibentuk selaku yayasan partikelir.

Pengaturan tercatat menciptakan sistem akuntabilitas yg disfungsional. Menurut Bovens dengan Mulgan, akuntabilitas selaku satu sistem merupakan satu susunan maupun saluran kelembagaan pada mana “praktisi dimintai pertanggungjawaban sama wadah”, pada mana dominasi dengan peringkat hierarkis wadah makin semampai dari pesinetron. Ini mengandaikan bahwa saluran prinsipal-agen tertumbuk pandangan, pada mana “wadah merupakan prinsipal dengan pesinetron merupakan penyalur yg dimintai pertanggungjawaban bagi kinerjanya pada biro.” Jenis akuntabilitas ini berujud menurut mengukuhkan bahwa lembaga-lembaga kawasan teguh beruang pada pias yg sensitif mendekati rezim yg akuntabel. Dalam latar belakang Indonesia, penyusunan tercatat memuat dominasi dengan peringkat BPK (selaku wadah) makin perlahan per dewan perwakilan rakyat (selaku pesinetron). Sedangkan peringkat dengan dominasi BPK (selaku wadah) makin semampai per birokrasi (selaku pesinetron).

DPR menguasai BPK melewati penentuan sembilan elemen. Masa posisi sendiri-sendiri elemen merupakan lima tarikh. Proses penentuan elemen BPK tarikh 2009, 2014 dengan 2019 langsung selaku perhatian gara-gara prosesnya yg tak jernih pada dewan perwakilan rakyat dengan selaku tuntutan campur tangan ketatanegaraan. Anggota BPK terdiri per eks elemen dewan perwakilan rakyat dengan non-politikus, akan tetapi komposisinya didominasi sama eks politisi. Baik eks politisi maupun non-politikus niscaya menyandang saluran ketatanegaraan lamun mau selaku elemen BPK. Akses ketatanegaraan ini menuju ala klientelisme, yg menggambarkan operasi kuat pada Indonesia. Para hebat suah menampakkan bahwa menurut menghuni lokasi pejabat tinggi komunitas pada Indonesia, umat niscaya mengusulkan zat, laksana simpanan dengan/maupun gendongan kawula, menurut persuasi pihak ketatanegaraan lubuk penentuan.

Membayar uang sogok pada Indonesia

Sebuah pemeriksaan hangat mengamati melangkahi indikator penyelewengan komposit mengenai dengan jalan apa kepandaian penyuapan dengan penindasan pada Indonesia berjarak per uni jurusan ke jurusan lainnya.


Mekanisme akuntabilitas yg disfungsional ini benar-benar melemahkan jenis akuntabilitas jurang BPK dengan DPR. Pada 2013, proposal Hambalang, sebuah afair penyelewengan gencar pada Indonesia, mempertontonkan penyakit ini. Proyek Hambalang sepatutnya mengerjakan prasarana gerak badan jatah olahragawan Indonesia. Proyek ini dilaksanakan per tarikh 2003 engat 2012 dengan meminum imbalan Rp 2,5 triliun (US$ 1 = Rp 14.278) dengan tak suah putus. BPK mengusut afair ini dengan mendapatkan penyelewengan lubuk proposal ini mendatangi Rp 463,67 miliar dengan membelit 15 elemen dewan perwakilan rakyat. Namun, buntutnya gara-gara pengawasan dewan perwakilan rakyat bagi BPK, identitas ke-15 politisi tercatat terlewat per deklarasi programa kir BPK. Baik BPK maupun DPR menyatakan bahwa 15 politisi tercatat tak disebutkan lubuk keterangan tercatat, sedangkan keterangan bersama-sama identitas 15 politisi tercatat suah dimuat pada penghubung. Banyak LSM yg mengeluh dengan menyanggah hilangnya 15 identitas per keterangan BPK akan tetapi diabaikan. Hal ini memvisualkan bahwa BPK mampu menyalin kelas keterangan penyidikannya per kelas penyelewengan selaku kelas non-pelanggaran doang bersama-sama menghilangkan identitas tersyaki.

Demikian lagi ala tarikh 2016 BPK mengerjakan penyurveian tahunan akan segenap institut kawasan dengan mendapatkan bahwa DPR suah mengerjakan ekspedisi cabang khayali yg mendatangi Rp 945 miliar. Kasus ini menderek meruah minat dengan penentangan per asosiasi. Tapi, gara-gara campur tangan DPR akan BPK, keterangan tafahus itu dipindahkan per kelas khayali ke penyakit administratif. BPK menyatakan elemen DPR yg mengerjakan ekspedisi cabang doang puatang menyebarkan ekspedisi cabang bersama-sama mustakim. Hal ini menampakkan bahwa BPK cakap menyesarkan rakitan tafahus per kelas penyelewengan ke kelas kecurangan reguler.

Sebaliknya, sistem akuntabilitas yg main jurang BPK dengan birokrasi membuahkan teknik audit bergerak bersama-sama sensitif. Pada tarikh 2017 BPK mengerjakan penyurveian tahunan akan kemampuan dengan reportase moneter pada Provinsi Jambi. Dalam kir ini ditemukan ekspedisi cabang khayali sama birokrasi engat Rp 100 juta. BPK menginstruksikan birokrasi membalikkan Rp 100 juta ke uang.

Demikian lagi ala tarikh 2020, audit BKP mendapatkan pemungkiran kelas penyelewengan pada birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Penyalahgunaan ini mendatangi Rp 70 miliar pembiayaan menurut rencana kabupaten. Kasus ini suah dirujuk sama BPK ke Kejaksaan menurut diproses.

Pada tarikh 2020 BPK mendapatkan pemungkiran sumbangan kawasan menurut pengerjaan COVID-19 pada Provinsi Sulawesi Selatan. Birokrasi mengerjakan mark-up yg tak lumrah lubuk tender-tender spirit kemasyarakatan. BPK suah mengasihkan keterangan investigasinya ke perdata menurut menilai afair ini. Kasus-kasus ini menampakkan bahwa BPK taat asas bersama-sama temuan kategorinya.

Kasus-kasus empiris tercatat menampakkan bahwa sistem akuntabilitas yg main jurang BPK dengan birokrasi mencegah watak gelap, dengan mampu mengejawantahkan kelas temuan yg faktual. Sementara itu, sistem akuntabilitas yg disfungsional mencetuskan watak illegal pada BPK per mengasingkan keperluan dewan perwakilan rakyat. Maka tak tergeleng-geleng lamun ponten audit moneter DPR per BPK setara birokrasi.

Masa haluan kemampuan akuntabilitas Indonesia benar-benar berjumbai ala seberapa sensitif sistem akuntabilitas main. Reformasi akuntabilitas berikutnya mesti membaguskan penyakit ini. Jika tak, perbaikan tak mau memompong suntingan yg berguna.